SOROT JABAR – Ketua Ormas Angkatan Muda Siliwangi (AMS) menyampaikan sikap kritis terkait kebijakan Penjabat (PJ) Walikota Bandung yang dianggap mencurigakan dan ganjil. Terkait adanya Upaya rotasi dan promosi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan di penghujung masa jabatan dan di tengah masa transisi menuju kepemimpinan Walikota terpilih menimbulkan pertanyaan serius mengenai motif di balik langkah tersebut, Bandung, Rabu (22/01/2025).
AMS melihat keputusan ini bukan hanya tidak tepat waktu, tetapi juga dapat menimbulkan spekulasi negatif, baik di kalangan birokrasi maupun masyarakat luas.
Poin-poin Kritikan AMS:
1. Keputusan yang Tidak Tepat di Masa Transisi
Kebijakan strategis seperti rotasi dan promosi ASN seharusnya dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan mempertimbangkan stabilitas pemerintahan. Langkah yang diambil di akhir masa jabatan PJ Walikota dikhawatirkan dapat mengganggu kesinambungan pelayanan publik.
2. Motif yang Dirasa Ganjil dan Mencurigakan
Dalam konteks masa transisi, kebijakan ini terlihat kurang relevan dan menimbulkan kecurigaan adanya kepentingan tertentu yang tidak sejalan dengan prinsip pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
3. Potensi Ketidakadilan di Lingkungan ASN
Rotasi dan promosi ASN yang mendadak dapat memicu rasa ketidakpuasan dan ketidakadilan di kalangan birokrasi. ASN seharusnya mendapatkan kepastian bahwa kebijakan yang diambil murni berdasarkan profesionalisme dan kebutuhan organisasi, bukan karena alasan lain.
4. Dampak pada Kepemimpinan Baru
Kebijakan ini juga dapat membebani Walikota terpilih yang seharusnya memiliki kewenangan untuk menata ulang struktur birokrasi sesuai dengan visi dan misinya.
AMS meminta agar PJ Walikota Bandung memberikan klarifikasi yang transparan terkait kebijakan ini. Jika tidak ada alasan yang kuat dan dapat diterima, AMS mendesak agar rotasi dan promosi ASN tersebut segera dihentikan.
Harapan AMS
AMS mengajak seluruh pihak, termasuk PJ Walikota Bandung, untuk menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepentingan masyarakat dalam setiap kebijakan yang diambil. Langkah-langkah yang tidak relevan di masa transisi hanya akan menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintahan.
AMS akan terus mengawal kebijakan ini demi memastikan bahwa pemerintahan berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan masyarakat Kota Bandung.
(Red/Ketua Angkatan Muda Siliwangi (AMS) Kota Bandung/Zaenal Ihsan)
