Lima Langkah Konkret yang Harus Dikawal PKS
ISMAHI Jabar menekankan bahwa lima agenda kunci yang harus didorong oleh DPW PKS Jawa Barat adalah:
- Sinkronisasi Tata Ruang dan Kebijakan Satu Peta (One Map Policy): Mendorong sinkronisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) daerah dengan One Map Policy untuk memastikan desa, lahan pertanian, dan investasi tidak saling tumpang tindih.
- Optimalisasi Aset Daerah untuk Rakyat: Mendesak inventarisasi dan optimalisasi aset Pemerintah Provinsi serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menganggur untuk segera dialihkan dan dimanfaatkan bagi kepentingan petani, koperasi, dan BUMDes.
- Hadir Sebagai Mediator Konflik Agraria Lokal: Mendorong Pemerintah Provinsi hadir sebagai mediator awal yang proaktif dalam penyelesaian konflik agraria lokal, sebelum konflik tersebut meluas dan eskalasi ke tingkat pusat.
- Penguatan Ekonomi Agraris Berbasis Koperasi: Mendorong penguatan ekonomi petani dan desa melalui dukungan modal, akses pasar, dan hilirisasi pangan yang berbasis pada koperasi serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
- Pengawasan Investasi Pro-Rakyat: Menetapkan pengawasan ketat terhadap investasi besar di daerah untuk memastikan investasi tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal dan tidak berakhir pada perampasan tanah rakyat.
- Menanggapi desakan tersebut, Riyadul Haq dari Bidang Pemuda, Pelajar, & Mahasiswa DPW PKS Jabar menyatakan bahwa PKS menyambut baik fungsi kontrol yang dilakukan ISMAHI Jabar.
“Kami mengapresiasi dan menerima masukan kritis ini. Akan kami sampaikan kepada pimpinan DPW PKS untuk kemudian dapat di teruskan, melalui fraksi kami di DPRD, berkomitmen untuk menjadi perwakilan yang efektif dalam mengawal isu-isu krusial ini. Lima langkah konkret yang didorong oleh ISMAHI akan menjadi catatan penting dan prioritas pengawasan Fraksi PKS ke depannya,” ujar Riyadul haq.
ISMAHI Jabar menegaskan akan terus memantau kinerja PKS dalam mengawal agenda ini dan berharap pertemuan ini menjadi langkah awal kolaborasi strategis antara mahasiswa dan partai politik dalam mewujudkan keadilan agraria di Jawa Barat.
(Red/ISMAHI Jabar)
