SOROT JABAR – Untuk mempercepat tercapainya target Indek Pembangunan Manusia/IPM salah satu penunjang utama adalah bagaimana masyarakat bisa menerima pelayanan kesehatan secara adil dan bermutu.
Untuk membantu percepatan tercapainya target IPM di Kabupaten Bandung Barat, Laskar Anti Korupsi Indonesia/LAKI-KBB mencoba melakukan upaya memberikan masukan dengan melakukan investigasi di lapangan untuk menemukan kendala dan solusi antara penyelenggara kesehatan dengan penerima manfaat.
Hari Senin tanggal 22 Juli 2024 LAKI-KBB melakukan investigasi serentak di RSUD dan Puskesmas, RSUD Cililin dipimpin langsung oleh Ketua LAKI KBB Gunawan Rasyid, RSUD Cikalong dipimpin oleh Ketua LBH Wanda Irawan S.Sos.,S.H, RSUD Lembang dipimpin Sekretaris 1 Dadan Suryansyah, S.E., dibantu oleh Ketua Bidang Pengabdian Asep Nurdin.
Sementara investigasi di Puskesmas dipimpin langsung oleh Ketua LAKI Kecamatan dibantu oleh Kordes masing-masing.
Disampaikan oleh Asep Nurdin Ketua Bidang Pengabdian kepada wartawan, bahwa salah satu hasil investigasi adalah perlunya fokus Dinas Kesehatan dalam meningkatkan pelayanan melalui peningkatan SDM dan pemenuhan Peralatan Kesehatan.
Alkes tersebut harus betul-betul yang diperlukan dan berkorelasi dengan kondisi masyarakat setempat, agar setiap pasien yang berobat tidak perlu dirujuk ke rumah sakit lain dan sudah pasti dampaknya akan kehilangan PAD
Temuan lain adanya ketidakseimbangan dalam pemenuhan Alkes khususnya terhadap RSUD Cililin, hal ini terpantau dari hasil wawancara dengan tenaga medis dan masyarakat yang ada di wilayah KBB selatan, bahkan mereka sangat berharap PJ Bupati Ade Zakir bisa memberikan legesi yang dikenang melalui kebijakan pemenuhan standar pelayanan kesehatan yang ideal dan bermutu di RSUD Cililin ujar Asep Nurdin.
Hasil investigasi di Puskesmas ada beberapa kebutuhan yang sangat urgent khususnya dalam pemenuhan mobil Ambulance Rujukan yang memiliki Alkes lengkap.
Adanya keinginan dari masyarakat Kecamatan Rajamandala untuk dioperasikanya kembali Puskesmas Pembantu Rajamandala, karena Pustu tersebut sangat dibutuhkan untuk mendekatkan pelayanan kesehatan dengan masyarakat.
Secara lengkap hasil investigasi LAKI KBB dalam rangka memberikan masukan akan disampaikan secara tertulis kepada PJ Bupati Kabupaten Bandung Barat, ucapnya.
Target IPM nasional 2020-2024 di kisaran 75,54, dan untuk Jawa Barat 74,24 tahun 2023, sementara untuk Bandung Barat 68,29 di tahun 2021, sehingga butuh akselerasi dari pimpinan daerah untuk mendekatkan dengan target IPM nasional.
Yang sangat dominan harapan dari seluruh masyarakat Bandung Barat adalah segera diterapkannya Universal Health Coverage/UHC, sehingga semua warga Bandung Barat terjamin akses pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang adil dan bermutu.
LAKI-KBB sangat meyakini walaupun Ade Zakir bukan Bupati definitif, akan mampu merealisasikan harapan masyarakat KBB yang didambakan selama 17 tahun dengan merealisasikan program UHC imbuhnya.
Terakhir kami sampaikan terimakasih kepada Direktur dan paramedis RSUD Cililin, Lembang, Cikalong serta paramedis Puskesmas yang begitu terbuka berdiskusi dengan kami sehingga LAKI-KBB bisa mendapatkan potret kebijakan prioritas yang harus dilakukan oleh dinkes Bandung Barat, pungkas Asep Nurdin.
(Dadan Sambas)
