Ia menerangkan, Kota Bandung memang sangat bergantung pada sektor jasa dan pariwisata, sehingga tingginya kunjungan wisatawan berdampak langsung pada pendapatan daerah, termasuk dari pajak hotel, restoran, dan sektor pendukung lainnya.
Iskandar mengungkapkan, target pendapatan daerah Kota Bandung terus meningkat dari tahun ke tahun.
Pada 2024, target pendapatan berada di kisaran Rp2,6 triliun, sementara pada 2025 meningkat menjadi sekitar Rp3,3 triliun.
“Sementara realisasi saat ini sudah di angka Rp3 triliun lebih. Ini juga dibantu oleh penerimaan dari PKB dan BBNKB. Kalau kita bandingkan, pendapatan masih relatif stabil,” tuturnya.
Ia mengakui, sejumlah kebijakan pembatasan di pertengahan tahun, seperti pembatasan kegiatan di hotel dan studi banding dari luar daerah, sempat berdampak pada pendapatan.
Namun, kondisi tersebut dapat tertutupi oleh peningkatan aktivitas masyarakat dan wisatawan di akhir tahun.
Di sisi pelayanan publik, Iskandar menilai kualitas layanan Pemkot Bandung terus mengalami peningkatan.
Salah satu inovasi yang menjadi perhatian adalah hadirnya Mall Pelayanan Publik (MPP) yang kini dilengkapi dengan fasilitas balai pernikahan.
“Balai pernikahan di MPP itu hanya ada di Kota Bandung, satu-satunya di Indonesia. Dalam tiga bulan terakhir sudah ada sekitar 200 pasangan yang diproses di sana,” ungkapnya.
Ia menegaskan, inovasi tersebut menjadi bukti komitmen Pemkot Bandung dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih mudah, cepat, dan terintegrasi bagi masyarakat.
“Ke depan, pelayanan di Kota Bandung harus terus meningkat, seiring dengan penyesuaian struktur organisasi dan kebutuhan masyarakat,” pungkas Iskandar.
(Red)
