SOROT JABAR – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Barat menyoroti semakin meluasnya krisis kekeringan dan kelangkaan air bersih yang terjadi di sejumlah wilayah Jawa Barat pada pertengahan tahun 2026. Organisasi lingkungan tersebut menilai kondisi yang berulang setiap musim kemarau tidak lagi dapat dipandang sebagai bencana alam semata, melainkan sebagai dampak dari lemahnya tata kelola lingkungan dan pengelolaan sumber daya air.
Menurut WALHI Jawa Barat, ancaman fenomena pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik atau yang dikenal sebagai ‘Godzilla El Niño’ berpotensi memperparah kondisi kekeringan serta mengancam ketahanan ekologis dan ketahanan pangan masyarakat di berbagai daerah.
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat per Juli 2026, dampak kekeringan telah meluas ke sejumlah kabupaten. Di Kabupaten Bekasi tercatat 39 titik kekeringan yang tersebar di sembilan desa dan berdampak terhadap lebih dari 13.985 jiwa. Sementara di Kabupaten Majalengka, sedikitnya 30 desa mengalami krisis air bersih dan ribuan hektare lahan pertanian terancam gagal panen.
Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Tasikmalaya. Sebanyak 71 desa di 11 kecamatan masuk dalam kategori rawan kekeringan dengan tingkat bahaya tinggi. Adapun di Kabupaten Ciamis, dampak kekeringan dilaporkan terjadi di Desa Kawasen dan Desa Cibadak, Kecamatan Banjarsari. Di Dusun Cibeureum, Desa Cibadak, sebanyak 171 kepala keluarga atau sekitar 513 jiwa mengalami kesulitan memperoleh air bersih akibat sumur warga mengering.
WALHI Jawa Barat menilai langkah pemerintah yang selama ini dilakukan, seperti menetapkan status siaga darurat, mendistribusikan air bersih menggunakan truk tangki, serta melakukan pompanisasi, masih bersifat sementara dan belum menyentuh akar persoalan.
Organisasi tersebut menilai pendekatan tersebut hanya menjadi bentuk penanganan kuratif yang tidak menyelesaikan penyebab utama krisis air. WALHI menyebut kebijakan tersebut sebagai bentuk cost-shifting atau pengalihan biaya, karena anggaran publik terus digunakan untuk penanganan darurat, sementara kerusakan kawasan resapan air dan alih fungsi lahan di daerah hulu masih terus berlangsung.
