Divisi Disaster WALHI Jawa Barat, Aldi Maulana, menegaskan pemerintah perlu mengubah pendekatan penanganan bencana dengan menempatkan perlindungan lingkungan sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan pembangunan.
“Pemerintah Jawa Barat terjebak dalam siklus penanganan bencana yang gagap. Kita menghadapi fenomena ekstrem sekelas ‘Godzilla El Niño’, tetapi instrumen yang digunakan masih primitif. Krisis air ini adalah konsekuensi dari pengabaian batas ekologis dalam setiap kebijakan pembangunan. Lingkungan hidup bukanlah variabel ekonomi yang bisa dinegosiasikan,” tegas Aldi Maulana.
Menghadapi ancaman krisis iklim yang semakin nyata, WALHI Jawa Barat menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah. Di antaranya mendorong harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Rencana Perlindungan serta Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) agar daya dukung dan daya tampung lingkungan menjadi dasar utama dalam setiap kebijakan pembangunan.
Selain itu, WALHI juga mendesak dilakukannya audit lingkungan terhadap kawasan hulu, penghentian izin pembangunan di kawasan resapan air, serta percepatan program restorasi ekosistem untuk mengembalikan fungsi hidrologis daerah tangkapan air.
Organisasi tersebut turut mendorong penerapan sistem pemanenan air hujan berbasis komunitas melalui pembangunan sumur resapan, biopori, dan penampungan air hujan yang diintegrasikan ke dalam tata ruang desa maupun perkotaan. Di sektor pertanian, pemerintah juga diminta menjamin perlindungan bagi petani melalui kemudahan akses asuransi gagal panen serta mendorong diversifikasi komoditas yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim.
Bagi WALHI Jawa Barat, krisis kekeringan yang kini melanda berbagai daerah merupakan peringatan serius atas semakin menurunnya kualitas lingkungan hidup di Jawa Barat. Organisasi tersebut menegaskan bahwa hak masyarakat atas air bersih harus ditempatkan sebagai hak dasar warga negara yang wajib dilindungi, bukan sekadar komoditas yang bergantung pada kondisi pasar maupun kepentingan pembangunan.
(Red/Aldi Maulana)
