“Dengan adanya PPPK Paruh Waktu, diharapkan pelayanan publik bisa semakin cepat, jelas, dan berkualitas,” ungkap Evi.
Landasan regulasi PPPK Paruh Waktu antara lain Kepmenpan Nomor 16 Tahun 2025 dan Surat Menteri PANRB Nomor B/3832/M.SM.01.00/2025. Perbedaannya dengan PPPK penuh waktu terletak pada penghasilan dan hak kepegawaian.
“Meski paruh waktu, PPPK tetap memiliki kontrak resmi per tahun, namun hak-haknya tidak selengkap PPPK penuh waktu,” jelasnya.
Kota Bandung mengusulkan 7.375 formasi PPPK Paruh Waktu dengan rincian: 688 guru, 321 tenaga kesehatan, dan 6.366 tenaga teknis. Formasi ini ditujukan bagi Non-ASN yang pernah mengikuti seleksi ASN tahun 2024 namun belum berhasil, baik yang sudah terdaftar di database BKN maupun yang belum.
Sama seperti ASN lainnya, PPPK Paruh Waktu tetap mendapatkan Nomor Induk PPPK dari BKN, gaji, perlindungan sosial, serta kontrak kerja resmi. Masa kontrak ditetapkan per tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan. Perjanjian kerja memuat jabatan, target kinerja, penempatan, hingga hak dan kewajiban.
