SOROT JABAR – Komunitas advokasi lingkungan Eco Padjadjaran mendorong Pemerintah Pusat mengevaluasi investasi dan implementasi teknologi Refuse-Derived Fuel (RDF) di berbagai daerah. Evaluasi dinilai penting untuk memastikan efektivitas penggunaan anggaran negara dan daerah dalam pembangunan infrastruktur pengolahan sampah.
Melalui Tim Advokasinya, Eco Padjadjaran menyoroti sejumlah fasilitas RDF, di antaranya TPST Kesiman Kertalangu di Denpasar, Cicukang Holis di Bandung, Santiong di Cimahi, Bantargebang, serta fasilitas pengolahan sampah di Malang.

Menurut Eco Padjadjaran, evaluasi perlu mencakup keberlanjutan operasional, kapasitas pengolahan aktual, biaya operasional, kualitas produk RDF, serta kepastian industri yang menyerap hasil pengolahannya atau off-taker.
Wahyu Darmawan dari Tim Advokasi Eco Padjadjaran mengatakan pemerintah perlu melakukan audit teknis dan finansial terhadap fasilitas RDF yang telah dibangun. Keberhasilan pengelolaan sampah, menurutnya, tidak cukup diukur dari jumlah fasilitas atau kapasitas mesin yang terpasang.

“Keberhasilan pengelolaan sampah tidak cukup diukur dari jumlah fasilitas yang dibangun atau kapasitas mesin yang terpasang. Yang harus dilihat adalah apakah fasilitas tersebut benar-benar beroperasi secara optimal, memiliki pasar yang jelas, dan memberikan manfaat ekonomi serta lingkungan,” ungkap Wahyu.
Evaluasi tersebut, lanjutnya, perlu menelaah nilai investasi awal, biaya operasional per ton sampah, kebutuhan energi, kapasitas pengolahan aktual, kualitas produk, pendapatan, hingga rasio kelayakan finansial.





