PUSPA bekerja dengan model pentahelix yang melibatkan pemerintah, organisasi masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan media. Di Jawa Barat, yang memiliki 27 kabupaten/kota, PUSPA memprioritaskan pemberdayaan ekonomi perempuan, wajib belajar 12 tahun, penurunan kekerasan dalam rumah tangga, pencegahan eksploitasi anak, dan pencegahan perkawinan anak, yang dijalankan melalui konsep Ruang Bersama Indonesia (RBI).
Pembahasan mengenai WNI di Jepang menjadi salah satu topik terpanjang. Tim KBRI menyampaikan bahwa sekitar 307.000 WNI kini berada di Jepang, sebagian besar berusia muda dan bekerja. Mayoritas berstatus pemagang dengan batas tinggal maksimal lima tahun, untuk menetap lebih lama dan membawa keluarga, pekerja perlu naik jenjang visa, termasuk meningkatkan kemampuan bahasa Jepang dari level N5/N4 menjadi sekitar N2.
Kasus yang dihadapi umumnya terkait pekerjaan, seperti kecelakaan kerja di sektor pertanian dan perikanan, serta kejahatan yang menimpa pekerja yang melebihi izin tinggal.
KBRI juga menggelar kegiatan menjaga kesehatan mental dan pelatihan literasi keuangan, serta memberikan pendampingan hukum sesuai standar perwakilan RI.
Delegasi PUSPA meminta data pekerja migran berdasarkan jenis kelamin, jenis kasus, dan pola penanganannya untuk dibawa ke KemenPPPA dan KP2MI.
