SOROT JABAR – Ekosistem media digital mengubah wajah penyiaran di Indonesia, khsusunya di Jawa Barat. Namun perubahan ternyata membawa konsekuensi terhadap ketahanan nasional. Untuk itulah revisi UU Penyiaran perlu segera dilaksanakan.
Demikian pemaparan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPID) Jawa Barat, Dr Adiyana Slamet di Seminar “5+1 Broadcasting Perspective Digital Era” di Bandung Creative Hub (BCH), Senin (10/8/2026). Seminar tersebut berkerja sama dengan Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Bandung (STIKOM Bandung).
Adiyana mengatakan, kesimpulan ini setelah KPID Jawa Barat melakukan riset tentang perkembangan ekosistem media digital sebagai modal sekaligus ancaman terhadap ketahanan nasional.
Riset tersebut, lanjut Adiyana, melibatkan 601 responden berusia 15–24 tahun atau kelompok Gen Z yang tersebar di enam cluster wilayah Jawa Barat. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan kuesioner berskala Likert dan teknik proportional cluster sampling
“Dalam penelitian ini, ada lima aspek atau Pancagatra, yakni ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan, ” kata Adiyana.
Secara ideologi, lanjut Adiyana, terdapat 76,71 persen responden mendukung Pancasila digital. Namun di balik dukungan terdapat ancaman infiltrasi ideologi asing dan echo chamber yang dapat mempercepat penyebaran paham tertentu.
Begitu pun Adiyana memaparkan pada aspek politik, 80 persen responden mendukung regulasi konten. Walaupun 80,20 persen responden menyatakan pandangan politik mereka dibentuk oleh media sosial.
“Hal ini karena 99,8 persen responden menggunakan media sosial sehingga kondisi ini menunjukkan besarnya peran media digital dalam membentuk persepsi politik generasi muda, ” ujarnya.
Begitu pula di bidang ekonomi, kata Adiyana, sebanyak 89,18 persen responden menunjukkan antusiasme terhadap ekonomi kreatif digital. Responden meyakini media digital mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan menjadi tantangan bagi generasi Z.
“Namun, penelitian juga menemukan tantangan berupa dominasi platform asing, kebocoran nilai ekonomi, dan kesenjangan akses antarwilayah yang masih belum terlayani secara merata, ” imbuhnya.
Sementara dari aspek sosial budaya, 73,21 persen responden menilai media dapat memperkuat budaya lokal, dengan 77 persen menyatakan tertarik terhadap konten Sunda. Meski demikian, 52,41 persen responden mengakui adanya dominasi budaya asing.
Dalam aspek pertahanan dan keamanan, 85,19 persen responden memiliki kesadaran mengenai keamanan data. Uniknya, 86,35 persen responden mengaku pernah mengalami atau mengetahui penyalahgunaan data, termasuk doxing.
“Untuk itulah, kami mendorong revisi UU Penyiaran karena perlunya regulasi yang bisa menjaga infiltrasi dan propaganda ideologi asing,” ungkapnya.
