Ia menyebut Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih berada di zona kuning dalam hasil Survei Penilaian Integritas. Karena itu, BAPTKP diharapkan dapat mengambil peran sebagai mitra kritis pemerintah dalam mendorong perbaikan tata kelola.
“Kami ingin berkontribusi meningkatkan penilaian integritas Jawa Barat agar ke depan bisa masuk ke zona hijau,” katanya.
Dian menegaskan, BAPTKP tidak dibentuk untuk mencari kesalahan atau berseberangan dengan pemerintah. Sebaliknya, badan tersebut diharapkan menjadi wadah advokasi sekaligus mitra yang dapat memberikan masukan berdasarkan persoalan yang ditemukan di lapangan.
Korps Alumni KNPI Jawa Barat juga mendorong agar langkah pencegahan korupsi dilakukan sejak awal. Upaya tersebut dinilai penting untuk meminimalkan terjadinya pelanggaran hukum yang dapat berujung pada kasus korupsi maupun operasi tangkap tangan yang melibatkan kepala daerah dan aparatur pemerintahan.
Untuk memperluas ruang partisipasi masyarakat, BAPTKP berencana membuka posko pengaduan publik. Masyarakat nantinya dapat menyampaikan laporan maupun informasi terkait persoalan pelayanan publik dan dugaan penyimpangan dalam tata kelola pemerintahan melalui saluran tersebut.
