“Kami membutuhkan partisipasi masyarakat, termasuk LSM, ormas, dan OKP, agar berbagai persoalan yang terjadi di lapangan dapat dihimpun dan ditindaklanjuti sebagai bahan advokasi,” ucap Dian.
Kehadiran BAPTKP mendapat respons positif dari Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, Pradi Supriatna. Menurutnya, keterlibatan organisasi masyarakat dalam mengawasi kualitas pelayanan publik dapat menjadi salah satu unsur penting dalam membangun pemerintahan yang lebih terbuka dan akuntabel.
“Partisipasi Korps Alumni KNPI dalam mengamati pelayanan publik patut diapresiasi. Harapannya pelayanan kepada masyarakat semakin berkualitas dan berlandaskan integritas,” ujar Pradi.
Pradi juga menegaskan bahwa DPRD Jawa Barat terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Ia menilai kritik yang disampaikan secara objektif dan didukung fakta dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam memperbaiki kinerja serta tata kelola pemerintahan.
“Kalau kritik itu konstruktif dan faktual, tentu menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan,” katanya.
