SOROT JABAR – Nasib Masjid Agung Bandung menjadi perhatian sejumlah elemen masyarakat setelah dukungan biaya operasional dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dihentikan. Di tengah perubahan pola pengelolaan tersebut, kebutuhan operasional masjid tetap berjalan, sementara kondisi bangunan juga disebut membutuhkan penanganan.
Persoalan tersebut dibahas dalam pertemuan silaturahmi antara elemen masyarakat dan pihak Nazhir Masjid Agung Bandung, Selasa (11/8/2026). Pertemuan dihadiri sejumlah tokoh dan perwakilan organisasi masyarakat, di antaranya Abah Mansur dari LSM GMBI, perwakilan Pemuda Pancasila, BBC, AMS, Pandawa Lima, Robby dan Rudi dari pihak Nazhir Masjid Agung Bandung, serta sejumlah elemen masyarakat dan awak media. Pertemuan difasilitasi Umar Komarudin sebagai ruang dialog untuk membahas kondisi pengelolaan, operasional, amanah wakaf, kondisi bangunan, serta kemungkinan langkah bersama.
Rudi selaku perwakilan pihak Nazhir Masjid Agung Bandung mengapresiasi kepedulian para tokoh dan organisasi yang hadir. Ia menjelaskan bahwa pengelolaan benda wakaf merupakan amanah yang diberikan wakif kepada Nazhir. Menurutnya, tanah wakaf memiliki fungsi untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. “Tanah wakaf itu milik Allah, yang menerima manfaatnya adalah publik,” kata Rudi.
Menurut Rudi, Masjid Agung Bandung tidak hanya berkaitan dengan bangunan dan tempat ibadah, tetapi juga memiliki fungsi sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Aktivitas jamaah turut menggerakkan kegiatan ekonomi pedagang dan masyarakat di sekitar kawasan masjid. Karena itu, perubahan pola pembiayaan tidak seharusnya membuat fungsi pelayanan kepada masyarakat terhenti.
Terkait operasional, Rudi menjelaskan bahwa sebanyak 23 pekerja yang sebelumnya mendukung kegiatan operasional melalui Pemerintah Provinsi Jawa Barat ditarik pada akhir 2025. “Dua puluh tiga pekerja yang mereka pekerjakan ditarik per Desember. Tidak ada uang sepeser pun yang diberikan ke Masjid Agung,” ujar Rudi. Sementara itu, kebutuhan listrik, air, kebersihan, keamanan, tenaga operasional dan pelayanan jamaah tetap berjalan dengan kebutuhan yang menurut pihak Nazhir dapat mencapai lebih dari Rp100 juta setiap bulan.
