Pelaksanaan Perlinsos dijadwalkan berlangsung selama September hingga Desember 2026. Dengan waktu yang tersedia dan jumlah sasaran yang mencapai ratusan ribu keluarga, Pemkot Bandung menilai diperlukan pembagian peran dan koordinasi yang jelas agar pelaksanaan di lapangan dapat berjalan sesuai target.
Para Asisten di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung yang ditugaskan sebagai koordinator wilayah diminta memastikan koordinasi lintas perangkat daerah dan kewilayahan berjalan. Mereka juga bertugas memantau perkembangan capaian serta membantu menyelesaikan hambatan yang membutuhkan koordinasi lintas sektor.
Sementara Dinsos dan Disdukcapil diarahkan untuk memberikan dukungan teknis, koordinasi, pendampingan, serta menangani berbagai kendala selama pelaksanaan program. Menurut Iskandar, kedua perangkat daerah tersebut tidak dapat bekerja sendiri dalam mengejar target yang telah ditetapkan.
“Dinsos dan Disdukcapil bukan bekerja sendiri. Keduanya menjadi bagian dari sistem kerja Pemerintah Kota Bandung yang didukung oleh seluruh OPD dan kewilayahan,” tutur Iskandar.
Dukungan juga diminta dari kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang berperan sebagai Liaison Officer (LO). Mereka diharapkan tidak hanya menjalankan fungsi penghubung, tetapi turut menggerakkan jajaran di masing-masing OPD, memobilisasi dukungan dan berkoordinasi dengan koordinator lapangan (korlap) di wilayah.
“Setiap OPD harus punya kontribusi nyata terhadap target capaian Perlinsos Kota Bandung,” pintanya.
Di tingkat kewilayahan, camat dan lurah yang bertugas sebagai korlap diminta mengendalikan pelaksanaan program di wilayah masing-masing. Potensi yang tersedia, mulai dari RT, RW, kader, relawan, sumber kesejahteraan sosial hingga unsur masyarakat lainnya, diharapkan dapat dilibatkan untuk mendukung pendataan.
