SOROT JABAR – Pengawasan terhadap pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan di Jawa Barat mendapat dorongan baru dengan dibentuknya Badan Advokasi, Pelayanan Publik, dan Tata Kelola Pemerintahan (BAPTKP) oleh Korps Alumni KNPI Jawa Barat.
Badan tersebut resmi diperkenalkan dalam kegiatan Sarasehan Transparansi dan Integritas Jawa Barat yang mengusung tema “Menguatkan Keterbukaan Informasi, Memperluas Partisipasi Publik, dan Membangun Budaya Anti Korupsi”. Kegiatan berlangsung di Rooftop DPRD Jawa Barat, Jumat, (24/07/2026).
Ketua Korps Alumni KNPI Jawa Barat, Dian Rahardian, menjelaskan pembentukan BAPTKP merupakan bagian dari tindak lanjut atas komunikasi dan diskusi yang sebelumnya dilakukan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
“Ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan kami bersama KPK RI beberapa bulan lalu di Gedung Merdeka. Dari sana muncul usulan agar dibentuk Badan Advokasi, Pelayanan Publik, dan Tata Kelola Pemerintahan,” ujar Dian.
Menurut Dian, pembentukan badan tersebut dilatarbelakangi oleh perhatian Korps Alumni KNPI terhadap kondisi integritas pemerintahan. Sejumlah indikator, mulai dari posisi Indonesia dalam Indeks Persepsi Korupsi hingga hasil Survei Penilaian Integritas, menjadi perhatian yang perlu direspons melalui penguatan partisipasi masyarakat.
