Bukan Sekadar Cuaca, tetapi Soal Tata Kelola
Menyalahkan El Nino memang mudah. Namun teori organisasi mengingatkan bahwa setiap organisasi adalah sistem terbuka: ia mengambil sumber daya dari lingkungannya, lalu mengembalikan dampaknya ke lingkungan yang sama. Perusahaan yang mengeringkan lahan gambut demi efisiensi jangka pendek sebenarnya sedang memindahkan biaya kepada masyarakat. Biaya itu kemudian kembali kepada dunia usaha dalam bentuk pekerja yang sakit, rantai pasok yang tersendat, dan reputasi yang tercoreng. Temuan WALHI bahwa hampir separuh titik panas pada akhir Agustus berada di dalam konsesi kehutanan dan perkebunan sawit menunjukkan bahwa karhutla bukan semata peristiwa alam, melainkan juga cermin tata kelola lahan.
Di sinilah gagasan kepemimpinan paradoksal menjadi relevan. Pemimpin bisnis setiap hari menyeimbangkan tuntutan yang saling tarik-menarik: target produksi versus kelestarian lahan, biaya hari ini versus risiko esok hari, kepentingan pemegang saham versus kesehatan warga di sekitar kebun. Organisasi yang hanya mengejar satu kutub, yaitu laba jangka pendek, cepat atau lambat akan menanggung ongkos dari kutub yang diabaikan. Tahun ini, ongkos itu datang dalam bentuk asap.
Lalu, apa yang dapat dilakukan dunia usaha, mulai dari korporasi perkebunan hingga UMKM di daerah berasap? Setidaknya ada lima langkah.
Pertama, jadikan pencegahan sebagai investasi, bukan biaya. Memadamkan api selalu lebih mahal daripada mencegahnya. Tahun ini, puluhan pesawat pengebom air dikerahkan, tetapi operasinya terhambat asap tebal dan keterbatasan sumber air. Perusahaan pemegang konsesi perlu membangun kemampuan “membaca tanda bahaya” sejak dini: memantau titik panas melalui satelit, menjaga tinggi muka air gambut dengan sekat kanal, menyiagakan regu pemadam sendiri, dan memastikan pembukaan lahan dilakukan tanpa bakar. Petani dan pekebun kecil di sekitar konsesi juga perlu didampingi dan diberi insentif agar tidak lagi menggunakan api sebagai cara termurah untuk membersihkan lahan.
Kedua, ukur kinerja dengan kacamata yang lebih lebar. Laporan laba rugi tidak pernah mencatat risiko kebakaran sampai api benar-benar datang. Kerangka seperti Balanced Scorecard dan triple bottom line mengajarkan bahwa keberhasilan perlu diukur dari beberapa sisi sekaligus. Perusahaan dapat menambahkan indikator yang sederhana tetapi bermakna, seperti jumlah titik panas di wilayah konsesi, luas lahan yang terbakar, tinggi muka air gambut, kasus ISPA pada karyawan, dan jumlah keluhan warga. Laporan keberlanjutan yang diwajibkan OJK juga harus mencerminkan praktik di lapangan, bukan sekadar dokumen untuk menjaga citra. Investor dan pembeli global kini makin jeli membedakan keduanya.
