SOROT JABAR – Ketua DPD Serikat Buruh Nasionalis Indonesia (SBNI) Jawa Barat, Rd. Yadi Suryadi, mendorong pemerintah daerah mengkaji pengelolaan pertambangan batuan, pasir dan batu melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Menurutnya, model tersebut dapat menjadi salah satu opsi untuk memastikan sumber daya alam memberikan manfaat lebih besar bagi daerah dan masyarakat.
Yadi menilai sektor pertambangan bahan galian batuan dan pasir memiliki posisi strategis karena berkaitan langsung dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur. Namun, aktivitas pertambangan harus dikelola secara bertanggung jawab agar kebutuhan material tidak berujung pada kerusakan lingkungan maupun persoalan sosial.
“Pembangunan memang membutuhkan material, tetapi pengelolaannya jangan sampai mengorbankan lingkungan dan kepentingan masyarakat. Karena itu, kami memberikan masukan agar pemerintah daerah mengkaji model pengelolaan melalui BUMD yang profesional, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Yadi, Kamis (27/8/2026).
Menurut Yadi, BUMD dapat menjadi instrumen untuk memastikan potensi sumber daya daerah memberikan nilai tambah bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, pengelolaan melalui BUMD tidak berarti pemerintah daerah mengambil alih seluruh aktivitas pertambangan tanpa memperhatikan ketentuan yang berlaku.
Ia menekankan BUMD harus dibangun sebagai badan usaha yang memiliki tata kelola profesional, struktur pengawasan yang kuat dan menjalankan kegiatan berdasarkan perizinan pertambangan serta ketentuan lingkungan hidup. Pengelolaan keuangan, operasional dan investasi juga harus dapat diaudit dan dilaporkan secara transparan.
